“CONNECTING PATENT” DAN iPHONE YANG TERGUGAT

Beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan oleh sebuah berita di situs warta internet reuters.com. Bagaimana tidak kaget coba? Pesawat telepon seluler iPhone seperti yang saya pergunakan sehari-hari, darimana berita tersebut jelas-jelas sedang saya baca, dituduh mengandung fitur-fitur teknologi yang melanggar beberapa paten milik Nokia, sang raksasa telepon seluler asal Swedia itu.

Tidak tanggung-tanggung, Nokia menuduh ketiga generasi iPhone – mulai dari GSM, 3G hingga 3GS yang baru saja dirilis – melanggar sekitar 10 paten di bidang teknologi komunikasi seluler milik mereka. Keterangan resmi yang dirilis oleh Nokia melalui website mereka menyatakan bahwa paten-paten tersebut terkait dengan teknologi GSM, UMTS dan WLAN, yang mencakup pengiriman data nirkabel, speech coding, dan pengamanan serta enkripsi data; yang mana keseluruhannya telah dipergunakan juga oleh iPhone sejak awal peluncuran produk tersebut tanpa adanya kompensasi yang memadai. Untuk itu, Nokia menyatakan telah mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Apple, Inc. ke Pengadilan Federal AS di Negara Bagian Delaware.

iPhone mungkin memang bisa disebut sebagai salah-satu produk Apple Inc. yang paling fenomenal sepanjang sejarah perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, itu. Sejak diluncurkan untuk pertama kalinya dalam versi GSM di tahun 2007 hingga saat ini, tak lama setelah peluncuran versi 3GS-nya, diperkirakan sudah ada 34 juta unit iPhone yang dilempar ke pasaran di sekitar 21 negara di dunia. Berdasarkan hitung-hitungan jumlah pesawat yang diproduksi inilah besarnya kerugian Nokia dapat diasumsikan oleh banyak pengamat, sehingga apabila gugatan pelanggaran paten tadi dikabulkan oleh pengadilan maka diperkirakan Apple Inc. harus membayar ganti rugi dengan jumlah yang cukup fantastis: 200 juta hingga 1 milyar dolar Amerika!

Di sisi lain, memang harus diakui bahwa Nokia merupakan industri komunikasi seluler yang paling inovatif di dunia. Ini bukan sekedar rumor atau pujian kosong belaka, karena jujur saja saya sendiri tidak menjadikan perusahaan tersebut sebagai pilihan saya untuk merek telepon seluler yang saya pakai. Sejak saya pertama kali menggunakan ponsel pada tahun 1998 hingga sekarang, mungkin sudah ada 10 jenis ponsel yang saya pakai, dimana hanya ada dua Nokia di antaranya. Mungkin karena terlalu “sejuta umat” buat saya, yang jelas saya bukanlah penggemar merek yang satu itu.

Tapi kalo soal inovasi, sejak dulu saya berani angkat topi untuk Nokia. Dalam situs resmi mereka diklaim bahwa pada dua dekade terakhir saja perusahaan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 40 Milyar Euro untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) saja. Hasilnya, saat ini Nokia memiliki sekitar 10,000 buah hak paten di bidang teknologi komunikasi seluler.

Dalam statistik yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), Nokia sejak beberapa tahun terakhir ini hampir selalu memimpin jumlah permohonan paten internasional (PCT) yang diajukan untuk invensi di bidang teknologi komunikasi selular. Di tahun 2008 saja ada 1,005 permohonan PCT yang diajukan oleh Nokia sendiri, kurang lebih seperempat dari jumlah seluruh permohonan paten yang diajukan ke Ditjen HKI pada tahun yang sama. Bersama-sama dengan Ericsson, Qualcomm dan Motorola; perusahaan ini selalu berada di 20 besar pemohon PCT secara keseluruhan.

Ini terus terang merupakan kabar buruk buat Apple Inc. Sebuah lembaga analis industri seluler di Amerika Serikat bahkan menyatakan kalau saat ini hampir tidak mungkin ada orang yang bisa memproduksi telepon seluler tanpa menggunakan teknologi yang patennya masih aktif dan dimiliki oleh Nokia. Sebagai pemain baru di dunia seluler, Apple semestinya tahu akan hal tersebut. Apalagi Apple sendiri juga dikenal sebagai jagonya berinovasi, khususnya dalam teknologi komputer baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga kerap membuat Bill Gates deg-degan.

Lantas benarkah Apple yang merupakan anak bawang dalam industri seluler sampai sedemikian bodoh dan ceroboh pada saat akan memproduksi iPhone yang fenomenal itu? Sumber Ericsson menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memiliki perjanjian lisensi paten dengan Apple. Tapi sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Nokia dalam gugatan mereka, Apple menolak beberapa kali tawaran harga yang diajukan oleh Nokia sebagai kompensasi atas lisensi yang diberikan untuk paten-paten mereka tersebut.

***

Saya tidak bermaksud untuk membela Apple, apalagi karena saya merupakan pengguna produk iPhone mereka dan saya tidak suka Nokia. Bukan begitu maksud saya. Biar bagaimanapun, membuat produk dengan melanggar paten orang lain adalah tindakan bisnis yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, apalagi untuk perusahaan sekelas Apple yang kejayaan dan ketenarannya selama ini juga dibangun atas dasar inovasi-inovasi yang mereka hasilkan.

Tapi saya hanya ingin mencoba melihat kasus ini dari sisi lain, yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia yang juga sedang merintis pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan memanfaatkan sistem perlindungan HKI, khususnya paten.

Kalau boleh saya analisis, apa yang terjadi dalam kasus sengketa paten antara Nokia vs Apple ini bisa jadi merupakan dampak tidak langsung dari praktek cross-licensing serta patent-pooling yang memang lazim terjadi dalam bidang paten khususnya di Amerika Serikat sana.

Cross-licensing terjadi manakala dua atau lebih perusahaan yang sama-sama menghasilkan paten sepakat untuk saling melisensikan paten-paten mereka satu sama lain. Dengan demikian perusahaan- perusahaan tersebut bisa menghemat baik biaya R&D maupun biaya lisensi yang bisa sangat mahal jika dilakukan secara “eceran” tanpa melalui kesepakatan semacam ini. Perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi yang sama, serupa atau saling terkait kerap bekerja-sama melalui mekanisme cross-licensing ini.

Adapun patent-pooling merupakan kelanjutan dari cross-licensing, dimana perusahaan-perusahaan yang telah sepakat untuk saling melisensikan paten-paten mereka tersebut lalu membentuk semacam konsorsium yang mewadahi paten-paten mereka untuk digunakan demi kepentingan bersama. Sebuah contoh dari kebijakan patent-pooling yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah teknologi MPEG2 yang menjadi salah-satu standar pemutaran audio-visual yang banyak dipergunakan dewasa ini, khususnya pada media DVD. Teknologi MPEG2 ini terdiri dari sekitar 640 paten yang dimiliki oleh lebih dari 20 perusahaan serta sebuah universitas, dimana paten-paten tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelola bersama dalam sebuah konsorsium yang disebut dengan MPEG Licensing Authority.

Baik cross-licensing maupun patent-pooling sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk sinergi di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama meskipun sejatinya satu sama lain adalah kompetitor bisnis. Cross-licensing dan patent pooling justru bisa bermanfaat mencegah apa yang dinamakan dengan patent-blocking, yaitu keadaan dimana suatu paten tidak bisa diaplikasikan karena memerlukan pengaplikasian paten milik pihak lain yang tidak mau melisensikan patennya tersebut dengan tujuan untuk menghalangi penerapan dan pengembangan produk dari kompetitornya. Hanya saja apabila tidak berhati-hati, praktik-praktik semacam cross-licensing dan patent-pooling ini berpeluang untuk menumbuhkan persaingan tidak sehat, perilaku usaha yang curang serta anti-kompetisi, dengan kemungkinan timbulnya kartel atau semacamnya kelak.

Dalam industri seluler tentunya aktifitas yang serupa juga bukan merupakan hal yang asing. Meskipun mereka sering terlihat bersaing sengit di tayangan-tayangan reklame, nama-nama yang sudah lama merajai industri ini seperti Nokia, Ericsson, Qualcomm dan Motorola pun saling melisensikan paten mereka satu sama lain, sehingga biaya royalti atas lisensi paten di antara pemain-pemain lama jadi bisa ditekan serendah mungkin. Barangkali hanya sekian persen saja dari harga setiap pesawat yang mengandung paten yang dilisensikan tersebut.

Yang jadi masalah disini sekarang, meskipun Apple merupakan nama yang sudah memiliki nama besar di dunia industri perangkat lunak dan perangkat keras komputer, di dunia industri seluler ia adalah pemain baru, anak bawang yang masih ingusan. Meskipun tidak pernah tersurat, sudah menjadi rahasia umum memang kalau para pendatang baru di industri tersebut mesti membayar biaya royalti yang cukup tinggi untuk mendapatkan lisensi atas paten-paten yang dimiliki oleh para pemain lama, dimana hal ini lazim dilakukan dengan tujuan membendung masuknya kompetitor baru ke pasar yang relatif sudah sangat gemuk itu.

Apalagi sebagai pemain baru yang masih awam dalam rekayasa teknologi di bidang komunikasi seluler, Apple tidak memiliki banyak portofolio paten terkait dengan bidang tersebut dimana hal ini menjadi titik lemah bagi mereka dalam menegosiasikan kesepakatan cross-licensing dengan produsen perangkat seluler lainnya yang lebih senior. Untuk paten terkait teknologi 3G misalnya, royalti yang harus dibayar oleh pendatang baru seperti Apple rata-rata adalah sekitar 15% dari harga jual setiap unit ponsel 3G yang menggunakan paten yang dilisensikan tersebut.
Padahal sebagai pendatang baru kiprah Apple sangatlah fenomenal, dimana meskipun baru diluncurkan tahun 2007 saat ini iPhone sudah menguasai 15% dari pangsa pasar smartphone, sementara di pangsa pasar yang sama Nokia sendiri mengalami penurunan pada kwartal ketiga 2009 menjadi 35% dari sebelumnya pada kwartal kedua tahun yang sama sebesar 41%. Dengan raihan Apple yang begitu luar biasa sementara prestasi Nokia sedang jeblok, saya rasa memang tidak ada waktu yang lebih tepat lagi selain sekarang bagi Nokia untuk “mengeluarkan senjata pamungkas” mereka dan memaksa Apple merelakan limabelas persen dari harga jual setiap produk iPhone yang sudah diproduksi dan dilempar ke pasar

***

Hak Paten yang diberikan oleh negara kepada setiap inventor yang invensinya memenuhi syarat untuk dipatenkan dapat digolongkan sebagai suatu bentuk monopoli karena memberikan hak kepada si pemegang hak paten untuk mempergunakan invensinya itu secara eksklusif hingga duapuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Meskipun demikian, monopoli dalam paten dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya merupakan bentuk monopoli yang diperbolehkan berdasarkan UU, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 UU no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengecualian ini dikarenakan HKI memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hak asasi bagi setiap manusia terhadap hasil karya intelektual yang ia hasilkan, namun juga sebagai bentuk penghargaan serta insentif atas upaya menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi umat manusia.

Namun dalam praktek, apabila tidak diawasi secara seksama, implementasi dari perlindungan HKI khususnya Paten bisa saja melebar sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi serta persaingan yang tidak sehat, yang bisa saja tidak tersentuh oleh hukum antimonopoli sebagaimana yang terjadi dalam kasus di atas tadi. Tidak ada UU tentang Paten, sebagaimana juga UU mengenai HKI lainnya, dimanapun yang bicara detil mengenai besaran royalti yang berhak dipungut oleh pemegang hak dari pihak yang mendapatkan lisensi atas hak tersebut. Semua UU HKI hanya bicara umum saja: bahwa merupakan hak dan wewenang penuh dari si pemegang hak untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan seseorang/suatu pihak, dengan atau tanpa syarat apapaun, untuk ikut menikmati hak eksklusif yang ia miliki. Walhasil, seperti dalam kasus ini, sah-sah saja apabila Nokia, Ericsson atau Motorola “berbaik hati” memungut royalti yang rendah kepada satu sama lain misalnya, dan sebaliknya “mencekik” leher pemain-pemain baru seperti Apple.

Sejauh ini, praktek di atas meski menimbulkan efek persaingan yang tidak sehat tetapi nyatanya sukar dijangkau oleh ketentuan-ketentuan antimonopoli yang ada, apalagi sepanjang kebijakan pemungutan royalti yang terkesan diskriminatif tadi tidak pernah diformalkan sebagai suatu kesepakatan tertulis di antara pelaku-pelaku usaha tersebut. Saya pikir keadaan ini bisa menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita di Indonesia yang sedang mulai membangun sistem perlindungan HKI yang kuat, dimana upaya tersebut idealnya dibarengi juga dengan penguatan sistem pengawasan antimonopoli khususnya pada segi-segi yang bersinggungan dengan perlindungan HKI. Dengan demikian, akan dapat ditarik garis yang jelas antara perilaku usaha mana saja yang masih termasuk dalam monopoli yang diperbolehkan dalam cakupan perlindungan eksklusif HKI dengan yang sudah terlalu melebar dan tidak lagi proporsional sehingga mengakibatkan timbulnya praktek persaingan yang tidak sehat.

Kalau tidak begitu, maka pasar dan masyarakat luaslah yang akan dirugikan karena pelaku-pelaku usaha yang baru akan terhalang untuk masuk sedangkan para raksasa pemain lama bisa dengan gagahnya bisa petentang-petenteng sambil bilang: Mau apa lo? Paten-paten gua kok…!

TO FILE OR NOT TO FILE, THAT’S YOUR PATENT STRATEGY

Setiap kali ada klien dalam negeri yang datang ke kantor saya untuk berkonsultasi karena ingin mematenkan produk temuannya, selalu saja keluar satu pertanyaan yang penting untuk ditanyakan menurut konteks kebutuhan si klien, tapi sejujurnya paling malas saya hadapi karena butuh jawaban yang panjang dan njelimet. Pertanyaan itu adalah: “Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan paten sampai disetujui dan diberi hak Patennya oleh Ditjen HKI?”

Begitu sampai pada pertanyaan ini, entah kenapa reaksi spontan saya pertama-tama selalu nyengir lebar sebelum akhirnya mengeluarkan jawaban standar yang seolah sudah diprogram ke dalam CPU yang ada di otak saya: “Wah tergantung itu pak/bu, tapi yang jelas tidak akan kurang dari dua tahun dan semestinya tidak lebih dari enam tahun.”
Reaksi klien terhadap jawaban saya ini rata-rata seragam: umumnya mereka langsung membelalakkan mata dengan pancaran ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ada yang langsung menimpali, “Wah kok lama sekali ya pak? Saya kira tadinya cuma sekitar tiga sampai enam bulan gitu lho pak, eh ternyata bisa sampai enam tahun.”

Enam bulan gundhulmu!

Tentunya makian di atas tidak pernah sampai benar-benar saya ucapkan di depan klien. Yang ada saya akan langsung menjelaskan panjang lebar sampai mulut berbusa soal kenapa jangka waktu proses permohonan paten bisa sampai selama itu. Paling celaka, tentu saja, kalau adegan semacam ini terjadi pada bulan puasa, karena walhasil bibir dan tenggorokan saya akan kering sekering-keringnya sampai waktu berbuka tiba.

Lantas apa memang benar butuh waktu selama itu untuk mengurus pengajuan permohonan paten dari awal hingga akhirnya diberi perlindungan? Buat apa saja sih waktu selama itu?

Tolong buang dulu jauh-jauh prasangka buruk kalau jangka waktu yang antara dua sampai enam tahun itu adalah bisa-bisanya birokrasi ala Indonesia yang konon katanya kalau memang bisa dipersulit cenderung ogah mempermudah segala macam urusan. Bukan, bukan itu penyebabnya. Prosedur permohonan Paten di DJHKI berdasarkan UU no.14 tahun 2001 tentang Paten tidak jauh berbeda dengan standar prosedur permohonan paten yang berlaku di hampir semua negara di dunia. Penyebabnya adalah sistem perlindungan paten itu sendiri dengan persyaratan-persyaratannya yang cukup berat baik dari sisi formalitas maupun substansi, sehingga memerlukan prosedur yang memadai untuk bisa memastikan bahwa perlindungan paten diberikan atas invensi yang benar-benar layak dan memenuhi syarat.

Jadi bukan karena akal-akalan birokrasi kok, percaya deeeh…..!

***

Untuk mengajukan suatu permohonan paten, pertama-tama Anda harus menyerahkan ke Ditjen HKI formulir permohonan paten yang telah diisi lengkap empat rangkap berikut lampiran bukti identitas para inventor, disertai Deskripsi, Klaim dan Abstrak dari invensi yang akan Anda ajukan patennya tersebut. Apabila persyaratan minimum tadi sudah Anda lengkapi dan biaya permohonan paten yang 575 ribu rupiah itu sudah Anda bayar secara tunai tanpa mencicil, barulah Ditjen HKI akan menetapkan Tanggal Penerimaan (filing date) bagi permohonan tersebut. Tanggal Penerimaan adalah tonggak waktu yang sangat penting bagi sebuah paten, ibarat tanggal lahir bagi manusia, karena dari sejak tanggal penerimaan itulah masa perlindungan akan dimulai sampai berakhir 20 tahun kemudian.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan formalitas. Jika ada syarat-syarat formalitas pendukung yang belum lengkap – seperti Surat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui konsultan HKI terdaftar, atau Surat Pernyataan Pengalihan Hak apabila pemohon paten adalah pihak lan menerima hak atas invensi yang diajukan dari para inventornya – maka Ditjen HKI akan ubsta waktu kepada pemohon untuk melengkapinya selama tiga bulan, yang dapat diperpanjang sekali lagi selama dua bulan. Kalau tidak dilengkapi juga ya wassalam, si pemohon dianggap menarik kembali permohonan yang sudah ia ajukan.

Beres dari tahapan Pemeriksaan Formalitas berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu Pengumuman (Publication), yang akan dilaksanakan oleh Ditjen HKI segera setelah 18 bulan, atau satu setengah tahun, sejak Tanggal Penerimaan dari Permohonan Paten terkait, dengan lama masa pengumuman enam bulan sejak mulai diumumkan.

Tujuan dari diumumkannya setiap permohonan paten adalah agar invensi-invensi yang sedang dimintakan paten tersebut diketahui oleh masyarakat luas, supaya kalau ada yang merasa bahwa suatu invensi tidak memenuhi syarat paten bisa mengajukan keberatan secara tertulis ke Ditjen HKI untuk kemudian ditampung sebagai bahan pertimbangan di tahap uji substantif nanti. Jadi ya publikasi ini semacam uji publik-lah. Hanya saja metode pelaksanaan pengumuman paten ini menurut saya masih kurang efektif: ditempel di papan pengumuman Ditjen HKI di Tangerang sana, atau dimuat di Berita Resmi Paten yang bisa didapatkan di…….Tangerang juga!!!

Konon Ditjen HKI sudah mulai melaksanakan publikasi ini secara online melalui situs IP Digital Library milik mereka. Ini kabar baik, tentu saja. Tapi toh menurut saya belum cukup karena saya ragu apakah masyarakat yang “sebenarnya” berkepentingan di Indonesia sudah cukup aware dengan keberadaan situs ini. Mungkin ke depan bagus juga kalau publikasi ini dilakukan bekerja-sama dengan lembaga-lembaga riset serta asosiasi-asosiasi industri yang ada di Indonesia, sehingga informasi mengenai invensi-invensi tersebut bisa langsung diserap oleh mereka-mereka yang dapat dianggap lebih mengetahui kenyataan di lapangan mengenai baru atau tidaknya suatu teknologi.

Setelah enam bulan masa publikasi rampung, barulah permohonan paten bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yang merupakan tahap terakhir dan terpenting: pemeriksaan substantif. Di tahap ini setiap permohonan akan diperiksa oleh pejabat fungsional pemeriksa substantif paten di Ditjen HKI – kami biasa menyebut mereka dengan panggilan akrab: eksaminer – untuk memastikan apakah persyaratan-persyaratan baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri dapat dipenuhi oleh invensi yang sedang dimintakan paten tersebut.

Untuk masuk ke tahapan inipun, pemohon harus secara resmi mengajukan permintaan pemeriksaan ubstantive dengan membayar biaya resmi uji substantif sebesar dua juta rupiah, karena kalau tidak permohonan akan dianggap dibatalkan. Lho kok? Wajar saja sebenarnya. Persyaratan substantif paten bukan hal yang mudah untuk diperiksa karena standarnya berlaku secara internasional, sehingga sang eksaminer harus menelusuri keberadaan dokumen-dokumen pembanding yang ada di seluruh dunia untuk bisa memastikan bahwa suatu invensi benar-benar memenuhi syarat atau tidak, dan untuk menjalankannya tentu diperlukan tenaga, pemikiran serta biaya yang tidak sedikit.

Permintaan untuk uji substantif ini harus diajukan oleh pemohon selambat-lambatnya tiga tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Kalau mau cepat, bisa saja pemohon mengajukan permintaan uji substantif jauh-jauh hari sebelumnya sehingga uji tersebut bisa dilakukan segera setelah masa publikasi usai. Tapi tidak sedikit juga pemohon yang sengaja menunggu sampai batas akhir sambil memastikan apakah invensinya tersebut cukup bernilai secara komersial karena kalau tidak, mending di-karung-kan saja sebelum terlanjur keluar biaya besar untuk uji substantif.

Menurut amanat UU paten, eksaminer harus merampungkan uji substantif selambat-lambatnya tiga tahun sejak permintaan uji substantif diajukan oleh pemohon, diakhiri dengan keputusan apakah permohonan paten tersebut disetujui untuk diberi atau tidak. Dari pengalaman saya, sangat jarang ada uji substantif yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun, dan semakin rumit invensi yang diajukan biasanya akan semakin lama.

Apa ini berarti eksaminer kita atau malah ditjen HKI kurang becus melakukan uji substantif? Jangan salah, problem lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan uji substantif ini bukan menjadi monopoli Indonesia semata karena juga menjadi persoalan klasik bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Apalagi rasio jumlah eksaminer – seperti juga di negara-negara maju tersebut – bisa dibilang tidak sebanding dengan rata-rata jumlah permohonan yang harus diperiksa setiap tahunnya. Jadi kalau mau dirata-rata, tarolah angka dua tahun sampai dua tahun setengah waktu ideal untuk merampungkan uji substantif tersebut.

Sampai disini, matematika kita cukup jelas: kalau uji substantif paling cepat bisa dilakukan segera setelah pengumuman selesai, atau dua tahun (24 bulan) sejak tanggal penerimaan, dan kalau uji substantif itu bisa dilaksanakan selama satu tahun saja, berarti paling tidak perlu tiga tahun untuk memproses suatu permohonan paten; dan ini adalah kemungkinan yang paling cepat.

Itu kalau dapat yang cepat. Kalau dapat yang lambat ya siap-siap saja untuk jadi lebih sabar daripada istrinya Bang Thoyib, menunggu enam kali lebaran enam kali puasa…..

***

Lama serta rumitnya proses permohonan paten, plus ditambah besarnya biaya yang harus dikeluarkan, kerap kali disitir sebagai salah satu alasan utama banyak orang maupun perusahaan di dalam negeri yang masih enggan mengajukan paten untuk invensi yang mereka hasilkan. Hal ini diamini juga oleh Dirjen HKI Bpk. Dr. Andi Sommeng, setidaknya dalam sebuah artikel yang saya baca di harian Koran Tempo edisi Minggu 4 Oktober 2009 yang lalu, dimana beliau sempat menyarankan kepada para calon pemohon paten agar invensi yang diajukan permohonan patennya tidak hanya yang diyakini akan memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri semata; melainkan juga diyakini layak dari sisi nilai komersial dan marketability-nya.

Apa yang dikemukakan pak dirjen dalam artikel tersebut memang cukup masuk akal bagi saya. Apa gunanya sudah capek-capek dan mahal-mahal dipatenkan tapi tidak dapat memberi manfaat ekonomi yang sepadan dan malah bernasib seperti “TETUKO”: sing TEko ora TUku, sing tuku ora teKO (yang dateng nggak beli, yang beli nggak dateng…:p).Tapi yang jadi masalah adalah, untuk bisa mengetahui secara persis invensi mana yang bernilai komersial dan mana yang tidak – terutama saat invensi tersebut baru saja dihasilkan – tidak hanya sukar untuk dilakukan, melainkan juga bisa juga tricky, bisa menjebak kalau tidak hati-hati. Seringkali hasil penemuan yang semula kita anggap bakal laku keras belakangan justru melempem di pasaran, dan demikian pula sebaliknya, dan nilai komersial sesungguhnya dari suatu hasil inovasi seringkali baru dapat diketahui bertahun-tahun setelah inovasi tersebut lahir.

Padahal, orang juga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memutuskan akan mengajukan permohonan paten atau tidak. Asas perlindungan paten yang first-to-file dan bukannya first-to-invent membuat seorang inventor tidak bisa mengambil risiko ada inventor lain menemukan invensi yang sama belakangan namun justru mendapatkan perlindungan karena berani mengajukan permohonan paten terlebih dahulu.

Lantas strategi seperti apa yang harus dilakukan menghadapi situasi seperti ini?

Saya jadi ingat, pernah dulu seorang tamu saya yang bekerja untuk sebuah pabrik kendaraan bermotor terkemuka di di Jepang yang menjadi klien kami bercerita kalau perusahaannya mengajukan kurang-lebih 6,000 permohonan paten dalam setahun. Saya sempat terbengong-bengong mendengar ceritanya waktu itu karena angka tersebut adalah angka yang sebanding dengan jumlah rata-rata permohonan paten yang diajukan ke Ditjen HKI setiap tahun. Namun dari 6,000 permohonan paten tersebut, lanjut klien saya tadi, paling hanya 40-60% saja yang berlanjut ke uji substantif, dan lebih sedikit saja yang sampai diberi paten.

Anda mungkin akan berkomentar, mentang-mentang perusahaan besar, seenak-enak perutnya saja buang-buang duit buat daftar paten sampai 6,000 biji biarpun yang jadi cuma sedikit. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan tersebut bukan sekedar buang-buang uang, melainkan merupakan suatu strategi yang niscaya dilakukan karena pengaruh dari asas perlindungan paten itu sendiri yang first-to-file. Dengan demikian sudah sewajarnya permohonan paten segera diajukan begitu ada invensi yang dihasilkan, sebelum keduluan oleh pihak lain yang baik secara kebetulan ataupun tidak menghasilkan invensi yang serupa, tanpa ada cukup waktu untuk menakar terlebih dahulu nilai komersialisasi dari invensi tersebut.

Pokoknya model anak buah Don Corleone aja, shoot first, ask later. Patenkan dulu, laku atau tidak urusan nanti.

Toh, adanya pemrosesan lebih lanjut dari pengajuan permohonan paten tersebut dapat memberikan cukup waktu bagi si pemohon untuk menakar komersil atau tidaknya invensi yang akan dipatenkan, terlebih jika ada feedback dari publik semasa publikasi. Jika dinilai masih cukup menjanjikan, proses akan diteruskan; tapi kalau tidak, cukup sampai disitu saja tanpa perlu meminta dilakukan uji substantif. Lumayan kan, bisa menghemat setidaknya biaya uji substantif yang besarnya bisa empat kali lipat biaya awal pengajuan permohonan paten. Namun kalau sebaliknya, si inventor memilih untuk tidak mengajukan paten karena ragu-ragu invensinya akan komersil atau tidak, maka bisa jadi ia akan menyesal setengah mati kalau ternyata invensi tersebut di kemudian hari laku keras dengan nilai jual yang tinggi.

Ini adalah praktek yang sangat lazim dilakukan dalam dunia paten-memateni. Kantor kami sendiri sering menerima instruksi dari klien untuk “mengandangkan” permohonan yang masih sedang diproses, “abandon” kalau istilah umumnya di antara kami Di Jepang, sebagai contoh, lebih setengah dari jumlah rata-rata 400,000 permohonan paten per tahun tidak akan berlanjut ke tahap uji substantif.

Invensi-invensi dari permohonan paten yang sudah diumumkan namun tidak dilanjutkan prosesnya tersebut tentu saja akan masuk ke public domain, atau menjadi milik umum dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja secara cuma-cuma sebagai basis bagi inovasi-inovasi selanjutnya yang mungkin akan lebih menguntungkan secara komersial. Sebenarnya situasi ini mirip-mirip dengan cerita tragis seorang pemuda yang cintanya pada seorang perempuan jelita tidak kesampaian, lalu nekat membunuh perempuan pujaannya itu dengan alasan: If I can’t have you, then nobody can. Hanya bedanya, disini semua senang dan tidak ada darah yang tertumpah, karena yang di-pateni (dimatikan) cukup permohonannya saja sedangkan invensinya tetap bisa dipergunakan oleh siapa saja tanpa bisa diklaim oleh satu pihak tertentu.

Dari cerita klien saya tadi, setidaknya ada tiga poin yang bisa saya jadikan pelajaran:
1. Jangan ragu-ragu untuk mengajukan permohonan paten hanya karena tidak yakin invensi kita akan komersial atau tidak, apalagi kalau kita sendiri sudah cukup yakin kalau invensi tersebut memenuhi tiga syarat utama kebaruan, langkah inventif, dan aplikasi industri. Biaya awal permohonan paten tentunya akan tidak sepadan jika dibandingkan dengan kerugian dan penyesalan kita kalau invensi yang sama keburu dipatenkan orang lain lalu sukses secara komersial;
2. Ada manfaat yang bisa diambil dari lamanya waktu pemrosesan permohonan paten, khususnya jarak tiga tahun dari tanggal penerimaan permohonan paten hingga batas akhir pengajuan permintaan uji substantif. Waktu tiga tahun tersebut bisa benar-benar dipergunakan untuk mengkaji potensi nilai komersial serta marketability dari invensi yang sedang dimohonkan paten, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat apakah proses permohonannya akan dilanjutkan atau tidak;
3. Tidak melanjutkan proses permohonan paten tidak selalu berarti kerugian bagi si pemohon paten. Paling tidak langkah ini menghemat banyak biaya karena tidak perlu membayar biaya uji substantif yang relatif tinggi dan pajak pemeliharaan tahunan setelah patennya diberi nanti. Adapun invensi yang tidak lagi dimohonkan paten tetap bisa dimanfaatkan dan tidak akan bisa lagi dipatenkan/dimonopoli oleh kompetitor.

Selanjutnya tentunya terserah anda. Patenting or not patenting, that’s your decision!

Terima-kasih.

ANTARA MAIN GAMELAN DAN INVENSI PATEN

Dalam sebuah obrolan santai saat rehat kopi di ruangan kami di kantor beberapa waktu yang lalu, kami sempat mengobrol tentang alat-alat musik tradisional Indonesia yang sempat kami pelajari saat masing-masing dari kami duduk di bangku sekolah dasar dulu. Salah-seorang dari kami yang kebetulan berasal dari Solo, Jawa Tengah, kemudian menceritakan kekagumannya pada para pemain gamelan Jawa, khususnya mereka yang menjadi penabuh Saron dan Demung.

Sekedar informasi, Saron dan Demung adalah dua jenis instrumen dalam satu set gamelan jawa yang dimainkan dengan menabuh secara bergantian sesuai nada yang ingin dihasilkan lempengan-lempengan besi yang disusun secara berjajar. Yang membuat rekan saya tadi kagum adalah dalam memainkan kedua jenis instrumen tradisional ini diperlukan kesigapan dan koordinasi yang baik dari kedua tangan si penabuh, karena saat sebelah tangan yang memegang tabuh berpindah untuk menabuh lempeng besi yang lain untuk menghasilkan nada berikutnya, maka tangan yang satu lagi harus segera menekan lempeng yang dipukul sebelumnya – istilah Jawanya memathet atau memencet. Tujuannya jelas, yaitu untuk meredam sisa getaran lempeng tersebut akibat ditabuh sebelumnya sehingga tidak akan ada lagi nada yang dihasilkan dari sisa getaran tersebut, yang dapat mengganggu nada yang dihasilkan oleh lempeng yang ditabuh berikutnya.

Terdengar cukup sulit memang, kalau tidak mau dikatakan ribet. Secara berkelakar saat itu saya menanggapi bahwa itulah mungkin salah satu pembeda antara Indonesia dengan Jepang. Kalau di Indonesia kerumitan semacam itu akan secara mentah-mentah ditahbiskan menjadi bagian dari tradisi memainkan gamelan yang sakral dan seolah-olah tidak dapat diganggu-gugat. Namun kalau di Jepang, meskipun alat musik tersebut tetap akan menjadi tradisi yang luhur dan dihormati, di lain pihak pasti akan ada upaya untuk meneliti dan mencari cara lain untuk meredam getaran saron dan demung sehingga sang penabuh tidak perlu terlalu ribet lagi ber-”akrobat” dengan kedua tangannya. Mungkin dari material logam lempengannya, dari konstruksi penampangnya, penabuhnya, atau dari hal-hal yang bersifat teknis lainnya.

***

Mungkin tidak ada yang lebih memalukan daripada pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan yang terbukti sangat keliru di kemudian hari. Belum terlalu lama, contohnya, ada seorang Menteri Perhubungan yang dengan yakin mengkonfirmasi kebenaran kabar bahwa sebuah pesawat terbang yang sebelumnya diberitakan hilang ternyata telah ditemukan di sebuah lokasi, namun pada kenyataannya kepastian tentang nasib pesawat tersebut tetap tidak jelas sampai berbulan-bulan lamanya.

Kalau dalam kilas sejarah perlindungan HKI, konon ada juga sebuah prediksi yang dikeluarkan oleh seorang Commissioner (kepala) Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (USPTO) di hadapan Kongres bahwa dalam beberapa tahun ke depan Kantor Paten AS akan tutup karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Pasalnya, menurut sang pejabat, “segala sesuatu yang dapat ditemukan telah ditemukan”.

Prediksi semacam ini tentunya sah-sah saja. Yang jadi masalah kemudian adalah, pernyataan ini dibuat pada sekitar tahun 1899 dimana, seperti yang kita tahu sendiri, masih banyak penemuan-penemuan besar di bidang teknologi yang belum terjadi. Pesawat terbang, misalnya, baru ditemukan tahun 1904 oleh Wright Bersaudara. Belum lagi teknologi-teknologi lainnya seperti televisi, mikroprosesor dan lain sebagainya.

Lantas, mungkinkah suatu saat nanti kantor paten benar-benar akan kehilangan pekerjaan hanya karena tidak ada lagi yang bisa ditemukan?

Pertanyaan ini pernah pula dilontarkan oleh salah seorang rekan sekerja saya saat kami bersama-sama mengerjakan penyusunan dokumen permohonan paten milik salah-satu klien kami. Saat itu dengan penuh keyakinan saya menjawab: tidak!

Kalau suatu saat jawaban saya ini terbukti salah, biarkanlah saya menanggung malu seumur hidup, saya rela serela Meggy Z dalam lagunya Sakit Gigi. Namun saya pikir saya cukup punya alasan yang kuat untuk jawaban saya itu: sepanjang manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, maka akan selalu ada penemuan-penemuan baru yang bisa dipatenkan.

Meskipun salah satu syarat bagi suatu invensi untuk dapat memperoleh perlindungan adalah kebaruan, namun “baru” di sini tidak dapat diartikan sama-sekali baru, karena suatu invensi atau penemuan pada hakikatnya adalah hasil pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Hanya karena manusia tidak pernah merasa puaslah maka selalu dicari perbaikan-perbaikan untuk terus mengembangkan sebuah teknologi dan menghasilkan sesuatu yang kemudian dianggap “baru” tadi.

Saya cukup bersyukur hal di atas tadi rupanya disadari juga oleh para pembuat undang-undang kita, sehingga mereka cukup bijak dalam merumuskan pengertian Invensi dalam Pasal 1 UU no.14 tahun 2001 tentang Paten, yaitu sebagai “ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi…”. Ya, problem-solving, itulah inti dari setiap proses lahirnya sebuah invensi.

Banyak orang yang masih sering keliru dengan menganggap bahwa ada satu paten untuk setiap produk teknologi yang kita kenal. Paten untuk televisi, paten untuk mesin jet, paten untuk telepon genggam, hingga paten untuk obat kuat lelaki. Padahal sesungguhnya di dalam suatu produk teknologi yang ada di tangan kita sangat besar kemungkinan terdapat ratusan bahkan ribuan invensi yang mewakili fungsi-fungsi terpisah, seperti puzzle yang disusun sambung-menyambung menjadi satu.

Di samping itu, setiap invensi yang dipatenkan sejatinya merupakan kelanjutan mata rantai dari serangkaian teknologi terdahulu, baik yang dipatenkan maupun tidak, yang dalam bidang HKI dikenal dengan istilah prior art. Ambil saja lampu bohlam sebagai contoh. Kalau anak-anak sekolah ditanya siapa penemu lampu bohlam, maka jawaban yang keluar hampir dapat dipastikan adalah Thomas Alva Edison. Padahal sejarah mencatat setidaknya 22 nama inventor yang berkontribusi pada perkembangan awal penciptaan lampu bohlam sejak Humphry Davy di tahun 1802 sebelum akhirnya Edison berhasil menemukan teknologi lampu bohlam yang dianggap paling memiliki nilai ekonomis di tahun 1879. Puluhan atau mungkin ratusan paten sudah diberikan pada masa-masa awal itu, dimana hak atas paten-paten tersebut banyak yang dibeli oleh Edison sebagai dasar penelitian yang ia lakukan sampai ia sendiripun akhirnya memiliki ratusan paten terkait dengan pengembangan teknologi lampu bohlam dari total sekitar 1500-an paten yang ia miliki.

Toh manusia tetap tidak pernah puas karena teknologi lampu bohlam tidak berhenti sampai di Edison saja. Penelitian dan pengembangan untuk menyempurnakan teknologi tersebut terus-menerus dilakukan dan menjadi sedemikian spesifik seperti untuk komposisi serta pembuatan filamen yang dipergunakan, zat yang dipergunakan untuk mengisi ruang di dalam bola lampu serta teknik pengisiannya, dan lain sebagainya sampai saat ini, dimana lampu bohlam perlahan-lahan mulai digantikan oleh jenis lampu lain yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Itu baru lampu bohlam saja, belum untuk hal-hal lain yang tak terbilang banyaknya.

Namun tentu saja, intinya adalah satu: adanya ketidak-puasan manusia akan sesuatu hal ditambah adanya dorongan serta kemauan untuk mencari cara untuk melakukan penyempurnaan demi mengatasi ketidak-puasan tersebut. Yah, namanya juga manusia kan?…

***

Apabila kita kaitkan dengan alat musik Demung atau Saron tadi, bisa jadi ribetnya cara memainkan kedua alat musik tersebut sempat menimbulkan ketidak-puasan pada para penabuhnya. Namun mungkin karena memang nrimo, takut kualat atau sebab-sebab lain, sampai sekarang alat musik Demung dan Saron tetap sama seperti ratusan tahun yang lalu sebagaimana instrumen gamelan lainnya. Tidak salah memang, namanya juga melestarikan budaya. Tapi mungkin tidak ada salahnya juga kalau upaya pengembangan ikut dilakukan.

Intinya saya bukannya ingin mengganggu-gugat soal gamelan, jangan-jangan nanti malah dituduh sirik tanda tak mampu karena memang saya tidak bisa memainkan alat musik apapun. Bukan, bukan itu. Saya cuma ingin berbagi saja, dengan harapan agar mudah-mudahan ke depan kita tidak ragu-ragu lagi untuk berikhtiar untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi. Kadang-kadang penyakit kita, termasuk saya sendiri, memang suka gampang menyerah bukan karena tidak mampu tapi karena malas atau ogah ribet.

Terbukti memang bahwa keberanian untuk mencoba dan mengatasi masalah yang kita hadapi merupakan salah satu kunci utama lahirnya invensi-invensi yang bernilai dan bermanfaat, terlepas dari apakah invensi itu kemudian dipatenkan ataupun tidak. Tidak jadi soal, itu adalah hak masing-masing dan dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, meskipun toh terbukti juga pada banyak kasus bahwa perlindungan paten bermanfaat dalam melindungi hasil inovasi kita tadi dari mereka-mereka yang lebih malas lagi dari kita, sekaligus mengembalikan investasi yang sudah kita tanam untuk menghasilkan invensi itu sendiri. Asal nggak maruk aja siih…:p

Sekian, terima-kasih dan selamat berinovasi!